Semarang — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak asasi Manusia menggelar Rapat Koordinasi Akselerasi Corporate University Tahun 2024 dengan tajuk “Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Kegiatan direncanakan akan berlangsung selama tiga hari, pada tanggal 6-8 November 2024.
Nampak Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton E. Wardhana, beserta Pejabat Administrasi, Fungsional, dan pelaksana mengikuti secara daring dari Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.
Dalam laporan yang disampaikan, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, menjelaskan jika pengembangan kompetensi ASN tidak hanya peningkatan keterampilan individu, namun juga menjadi investasi strategis untuk masa depan yang memperkokoh daya saing bangsa.
"BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak ASN yang unggul, kompeten, dan memiliki etika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum, " tutur Razilu.
Rakor yang diselenggarkaan mempunyai tiga agenda utama sebagai fokus kegiatan, yaitu Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi, Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University, Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Acara hari pertama dimulai dengan Webinar Nasional yang menghadirkan narasumber utama, yaitu Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward, beserta pembicara dari berbagai institusi negara, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang diwakili oleh Sekretaris BPPK. Webinar tersebut mendiskusikan tata kelola kelembagaan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi.
Dalam paparan utamanya, Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward, menegaskan jika visi Asta Cita yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi landasan kuat dalam upaya bersama menuju supremasi hukum dan kepemimpinan kelas dunia.
“Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam menyelesaikan segala masalah dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi, ” tandasnya.
Sebagai lembaga pengembangan SDM di bidang hukum, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai peran vital dalam membentuk ASN yang unggul dalam keilmuan dan profesionalisme, serta dapat berkontribusi pada kemajuan sistem hukum nasional. Melalui Corporate University, BPSDM Hukum dan HAM berharap bisa menciptakan pemimpin masa depan yang berwawasan global namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal, siap menghadapi tantangan global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Rapat Koordinasi tersebut menjadi langkah serius BPSDM Hukum dan HAM dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan terintegrasi.